Konflik Investasi Rempang Diharapkan Jadi Pembelajaran Investasi Kedepan

02-10-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus dalam Raker dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membahas perkembangan persoalan investasi Pulau Rempang, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023). Foto : Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus berharap Kementerian Investasi dapat belajar dari konflik akibat investasi yang terjadi di Rempang, Kepulauan Riau. Ia menilai konflik akibat investasi bukan sesuatu yang baru terjadi. Banyak investasi yang akhirnya menimbulkan perlawanan dan penolakan.


"Kita harus belajar banyak dari (konflik akibat investasi) Pulau Rempang. Dan ini kan bukan sesuatu yang baru selalu terjadi. Dimanapun investasi masuk selalu ada perlawanan, selalu ada penolakan, selalu ada konflik," jelasnya dalam Raker dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membahas perkembangan persoalan investasi Pulau Rempang, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023).


Deddy pun merinci berbagai hal yang harus dipastikan sebelum investasi dilakukan. Pertama, ia mengatakan bahwa adanya investasi harus disertai dengan pendekatan yang baik kepada masyarakat. Ia pun mencontohkan apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat merapikan pasar di Solo, yang terlebih dahulu melakukan dialog-dialog dengan masyarakat.


Kemudian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengatakan investasi harus memperhatikan aspek sosiologis dan ekonomis. Sebab, kedua hal tersebut merupakan persoalan mendasar. "Nelayan dipindah dari pinggir pantai jauh dari tempat mereka mencari hidup, jauh dari tanah leluhur mereka, pasti akan menimbulkan konflik. Nah ini kan saya kira pelajaran yang sangat berharga yang perlu kita apa namanya catet sehingga tidak terulang di tempat lain," lanjutnya.


Selain itu, sebelum melakukan investasi harus disertai krisis manajemen yang baik. Misalnya dengan memastikan kepastian hukum dalam setiap proses investasi. Aspek lain, menurut Deddy adalah dengan memberikan kepastian bagi masyarakat dapat hidup dengan lebih baik lagi dengan adanya investasi.


"Tolonglah investasi itu diidentifikasi pak peluang pekerjaan apa saja yang didapat di sana. Supaya kita menyiapkan roadmap sumber daya manusia di sana. Masyarakat di sana untuk bisa terlibat di dalamnya, tidak hanya jadi security, office boy, cleaning service. Apakah diperlukan kita membuat balai latihan, vokasi, atau segala macam," harap Deddy. (bia/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...